Pada prinsipnya, Jemaah haji yang akan berangkat ke Baitullah harus mendapatkan ijin masuk (Visa) dari Kedutaan Besar Arab Saudi (KBSA). Kerajaan Arab Saudi saat ini merupakan the custodian of the two holy places yaitu penjaga dua kota suci Mekkah dan Madinah. Penjaga dua kota suci ini terus berganti setiap waktu. Kaum Kafir Quraisy pernah menjaga kota Mekkah sebelum Nabi. Kekhalifahan Turki Utsmani pernah menjaganya pula.
Visa haji yang diberikan gratis ini hanya membolehkan pemiliknya untuk mengujungi tiga kota saja: mendarat di Jeddah, dan mengunjungi Mekkah dan Madinah. Jalan dari Jeddah ke Mekkah atau Madinah pun harus menggunakan jalur tol khusus dengan bus atau taksi. Jadi pemegannya tak boleh jalan-jalan sembarangan ke kota-kota lain di Arab Saudi.
Berhubung Jemaah haji semakin banyak, maka pemerintah Arab Saudi terpaksa membatasi jumlah Jemaah haji. Setiap tahun Jemaah haji sekitar 3 juta Jemaah karena keterbatasan ruang yang harus disediakan untuk mengantisipasi jalur perjalanan Mekkah-Arafah Mina (Armina) yang merupakan tempat perkumpulan terbesar manusia setiap tahun. Jemaah kemudian dibatasi dengan system kuota yang kira-kira 1 jemaah haji untuk sekitar 1000 muslim di negara tersebut. Penduduk muslim Indonesia yang berjumlah sekitar 210 juta penduduk mendapatkan kuota sekitar 210 ribu Jemaah haji untuk tahun 2012. Sehingga calon Jemaah harus mengantri untuk dapat beribadah ke Baitullah. Dalam kuota ini dibagi menjadi kuota untuk Jemaah regular dan kuota untuk Jemaah haji khusus (ONH Plus) yang sejak 2004 pendaftaran dan mekanismenya turut dikelola pemerintah. Dahulu, Jemaah haji plus diorganisir secara mandiri oleh travel perjalanan haji, walaupun Pemerintah Indonesia sudah mengelola haji sejak tahun 1949. Untuk lengkapnya, mari kita bahas satu per satu jenis-jenis haji tersebut.
![]() |
| Add caption |
Haji Regular
![]() |
| Add caption |
Dibandingkan dua jenis haji lainnya, haji regular biayanya paling murah dan waktu di Arabnya paling lama, disamping tentu saja waktu tunggunya paling lama. Haji regular dikelola pemerintah sejak tahun 1971 dan kemudian dimasukkan dalam system antrian haji yang disebut Siskohat. Kuota Jemaah haji regular dihitung berdasarkan jumlah penduduk muslim per Kabupaten/Kota yang didapatkan dari pembagia kuota nasional. Jadi antrian untuk satu kabupaten berbeda dengan kabupaten lainnya. Sebagai contoh, jika ada dua jamaah haji yang mendaftar dari Kabupaten Magelang dan Kota Magelang dalam waktu yang sama dan mendapatkan nomor porsi, bisa saja estimasi berangkat berbeda tahun, tergantung antrian dan kuota di kabupaten/kota yang bersangkutan. Karena kuotanya per kabupaten, Jemaah haji hanya dapat mendaftar di kabupaten berdasarkan domisili di Kartu Tanda Penduduk.






















